PENJARINGAN CALON BPD DESA JARIT AMBURADUL

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Lumajang, Newstfi.com - Berdasarkan UU RI 6 tahun 2014 tentang Desa dan Perbup. Nomor 31 tahun 2017 tentang BPD,

sesuai dengan mekanisme pelaksanaan dan peraturan persyaratan rekruitmen calon Anggota BPD di desa Jarit, diduga telah melanggar aturan yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang dimaksud.

Adapun dugaaan pelanggaran mengenai mekanisme persyaratan sesuai pasal 5 Perbup tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa calon anggota BPD yang bernama (Karyo Edy) diduga telah menjabat BPD berturut-turut selama 3 periode.
2. Bahwa nama calon anggota BPD yang dimaksud tidak bisa menunjukkan ijazah SD (asli) dan legalisir ijazah.
3. Di duga Ijazah SMP yang atas nama "Karjo" tidak sesui dengan nama KTP dan KK yang bermana " Karyo Edy". Berdasarkan temuan dari panitia anggota penjaringan yang dimaksud, diduga saat ini Sdr. Karyo Edi telah melakukan perubahan nama penyesuaian," kata Suwardi.

14 penjaringa 2"Maka berdasarkan keterangan yang akan dikatakan sebagai penetapan anggota BPD, yang dilakukan ketua dan wakil ketua panitia penjaringan pada tanggal 11 November 2018 malam saya sebagai anggota panitia penjaringan menolak akan menanda tangani berita acara tersebut.

Untuk itu saya sebagai anggota panitia, akan bersama sama membuat surat memohon agar Bapak Bupati Thoriqul Haq, M.ML., untuk tidak mengeluarkan SK atas nama Karyo Edy yang dimaksud. Dan selanjutnya agar Bapak Bupati Kabupaten Lumajang untuk mendiskualifikasi Saudara Karyo Edy sebagai calon anggota BPD di desa Jarit," pungkasnya.

Ikbal Zam Zam selaku tokoh pemuda Jarit saat di mintai keterangan terkait penjaringan BPD, pihaknya menjelaskan bahwa kalau ada hal hal yang tidak sesuai dengan perundang undangan misalnya UU RI No 6 tahun 2014 tentang desa dan Perbup. No. 31 tahun 2017 tentang BPD dalam mekanisme penjaringan, maka selaku panitia harus tegas menyikapi.

”Hal itu demi rakyat Jarit sendiri, demi pembagunan rakyat Jarit kedepannya,” katanya.

Kalau tidak, masih kata Ikbal, maka bisa di katakan amburadul. Misalnya, ada ijazah yang tidak jelas jultrungnya, kemudian ada yang berturut-turut menjabat sebagai BPD 3 kali, ini sudah tidak perlu lagi di masukkan dalam penjaring calon BPD.

Ikbal juga mengatakan, “KTP dan KK harus jelas, jadi jangan ada yang sifatnya permainan, pengkondisian serta setingan.i ni demi kepentingan rakyat Jarit sendiri.saya tidak perlu intervensi terkait dengan masalah ini.saya tegaskan saja dengan perundang undangan saja.dan dari salah satu panitia penjaringan calon BPD atau lebih kemudian ada yang tidak puas dengan perlakuan panitia yang lainnya maka buat surat aja ke Bupati meminta agar didiskuilisasi," jelas Ikbal. (Woko)

Search